<blink> KEMHAN Bentuk Kantor Pertahanan di Daerah </blink> ~ Berita-Aparatur Sipil Negara
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA, YA'AHOWU....!

Sabtu, 01 Juni 2013

KEMHAN Bentuk Kantor Pertahanan di Daerah


Runtuhnya sistem politik otoriter sejak Mei 1998, telah menghantarkan Indonesia memasuki masa transisi demokrasi, merupakan sebuah perubahan dramatis dalam kehidupan politik dalam negeri Indonesia. Salah satunya adalah reformasi birokrasi yang menuntut perubahan tugas, fungsi dan peran organisasi penyelenggara pemerintahan. Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai pengemban sebagian fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara, telah melakukan tugas dan fungsi Kemhan di daerah yang selama ini diemban Kodam. Hal itu berdasarkan Keputusan Menhankam Nomor : Kep/012/VIII/1988 tanggal 31 Agustus 1988 tentang Penetapan Kodam sebagai Penyelenggara Tugas dan Fungsi (PTF) Kemhan di daerah. Pada masa transisi tugas pertahanan di daerah dilaksanakan oleh Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan dengan menyiapkan Kantor Pertahanan dan komponen lainnya di daerah yang menjadi prioritas. Undang¬Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 9 ayat (3) telah mengamanatkan bahwa Kementerian Pertahanan perlu segera mewujudkan pembentukan instansi vertikal untuk mensinergikan kebijakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara di daerah. Semangat reformasi telah mendorong lahirnya Undang¬Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam Undang¬Undang ini mengamanatkan bahwa sistem pertahanan negara yang kita anut adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Penyiapan itu dilakukan untuk membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman militer maupun non militer. Menurut Undang¬Undang, masalah pertahanan negara adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang tidak didesentralisasikan. Namun, Undang¬Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa seluruh aktivitas pembangunan di daerah harus mengedepankan kepentingan pertahanan negara. Dengan begitu, berarti pembangunan di daerah harus dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan pertahanan yang berlaku secara nasional. Dalam pasal 9 ayat 1 (f ) Undang¬Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah mengisyaratkan bahwa Kemhan, Kemdagri, dan Kemlu memiliki PTP (pelaksana tugas pokok) di daerah atau perwakilan di luar negeri. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden (PP) No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, dimana menyebutkan bahwa dalam susunan organisasi Kementerian Pertahanan terdapat unsur PTP di daerah. Berdasarkan berbagai peraturan perundang¬undangan tersebut, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengeluarkan kebijakan tentang revitalisasi manajemen pertahanan di daerah, yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh Desk PPKP melalui Keputusan Menhan Nomor Kep/216/M/III/2012. Pada saat ini, beberapa Desk telah diisi oleh pejabat eselon III di 33 provinsi. Desk ini akan dijadikan unsur pelaksana sementara (adhoc) untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan di daerah dan bertugas sampai dengan terbentuknya instansi vertikal Kemhan di seluruh wilayah Indonesia. Bangun Manajemen Pertahanan di Daerah Pada tahun ini, sasaran kerja Desk PPKP adalah terlaksananya pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka operasional Desk di pusat dan di daerah, pembekalan kepada personel, terlaksananya kegiatan operasional, dan terselenggaranya kegiatan pembinaan tertib administrasi, yang diawali dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Pada tahun anggaran (TA) 2012 ini, kegiatan desk diprioritaskan pada beberapa kegiatan yakni pelaksanaan perencanaan dan revitalisasi manajemen pertahanan di daerah, melaksanakan kegiatan operasional Desk PPKP sejak tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing¬masing, baik dalam bidang Strategi Pertahanan (Strahan), Potensi Pertahanan (Pothan), Kekuatan Pertahanan (Kuathan), dan Sarana Pertahanan (Ranahan) Kementerian Pertahanan. Pada tingkat daerah, Ditjen Strahan melaksanakan rapat koordinasi analisa strategi dengan Pemda dan instansi terkait seperti Kodam, BIN daerah, Korem, Kodim, Kejaksaan, Kepolisian, dan Imigrasi. Hal itu dilakukan untuk menentukan kesepakatan serta pengolahan dan menganalisa ancaman aktual dan ancaman potensial baik yang bersifat militer dan non militer di 14 provinsi. Keempat belas provinsi itu adalah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Papua. Ditjen Strahan juga melaksanakan sosialisasi tentang pengamanan batas wilayah dan tata ruang pertahanan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua. Tak hanya itu, kegiatan seminar pun digelar dengan tajuk Seminar Hari Nusantara, di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Strahan, Ditjen Pothan pun melaksanakan kegiatan Pendidikan Kesadaran Bela Negara (PKBN) terpadu di 28 Provinsi yakni di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Kegiatan Pothan dalam skala besar dilaksanakan dalam program fokus prioritas di Provinsi Aceh, PKBN di Desa Camar Wulan Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Tak hanya itu, kegiatan PKBN juga berlangsung di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, kegiatan keagamaan di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dan PKBN melalui pesta adat di Kecamatan Wamena, Jayawijaya, Papua. Bidang Pothan juga melibatkan Dharma Wanita Pusat (DWP) untuk melakukan PKBN di wilayah Jawa Timur dan Sumatera Utara. Dalam membangun bela negara di lingkungan pendidikan, Kemhan menggelar kegiatan Parade Cinta Tanah Air. Acara ini meliputi lomba karya tulis tentang Cinta Tanah Air di daerah-daerah, diskusi¬diskusi, dan acara kebersamaan mengumpulkan sang juara yang berprestasi dari semua daerah untuk berkumpul dan saling bersosialisasi di Jakarta. Ditjen Kuathan melaksanakan kegiatan pembinaan kemampuan bidang kesehatan prajurit TNI di Ternate, Maluku dan di Morotai, Maluku Utara. Di samping itu, Kuathan juga melakukan pembinaan operasional tenaga kesehatan di Pulau Sebatik (Kaltim), Kabupaten Sambas (Kalbar), Atambua (NTT), dan peningkatan moril prajurit TNI di Pulau Sebatik. Pelaksanaan sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pengendalian Inventori Materil Pertahanan Negara di lingkungan Kemhan dan TNI di Kalbar, Kaltim dan Papua. Di tiga daerah ini, bidang Kuathan juga melaksanakan sosialisasi tentang Standarisasi Alat Kesehatan Utama Rumah Sakit milik Kemhan dan TNI. Perencanaan pembentukan kantor pertahanan di daerah masih dalam perencanaan dan pembahasan lebih lanjut. Kementerian Pertahanan terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mempertahankan negara sebagaimana yang diamanatkan Undang¬Undang demi menjaga kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Reaksi:

0 komentar:

Poskan Komentar

Silahkan tinggalkan komentar anda...!